Kantor Pinjaman Online Di Grebek Oleh Pihak Kepolisian Jakarta Pusat

Kantor Pinjaman Online Di Grebek Oleh Pihak Kepolisian Jakarta Pusat

JAKARTA, NETRAVERSE.com – Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek satu kantor utang online ilegal yang ada di lokasi Mal Pluit Village Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (20/12/2019) kemarin.

Perusahaan yang memiliki nama PT Vega Data serta Barracuda Fintech itu dikatakan ilegal sebab tak tercatat dalam Otoritas Layanan Keuangan (OJK). Bandar Togel

Kala penggerebekan terjadi, perusahaan itu tengah aktif bekerja. Beberapa puluh karyawan kelihatan mengatur pekerjaan mereka di pc semasing.

Beberapa pekerja lalu disuruh angkat tangan tanpa ada sempat tutup apa yang mereka jalankan di pc. Lalu mereka diperintah jongkok serta ditangkap ke Mapolres Metro Jakarta Utara.

Berikut beberapa kenyataan yang diketemukan dari periksa beberapa puluh karyawan itu.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto menyampaikan, faksinya menentukan lima orang terduga selesai periksa 76 karyawan yang ditangkap kala penggerebekan.

“Kami udah lakukan penahanan, sampai sekarang tiga orang ya. Ini satu penduduk negara asing serta dua penduduk negara Indonesia,” kata Budhi di tempat penggerebekan, Senin (23/12/2019).

Baca pula: [VIDEO] Beberapa detik Penggerebekan Kantor Utang Online Ilegal di Pluit

Mengenai tiga terduga yang sudah diamankan yang memiliki nama Mr Li, DS, serta AR.

Mr Li adalah seseorang penduduk negara asing asal Cina, sesaat DS serta AR adalah penduduk negara Indonesia.

DS adalah orang yang disebut yaitu desk collector atau penagih utang yang meneror korbannya dengan penebaran fitnah ke beberapa orang paling dekat korban

Sesaat AR bertindak jadi supervisor dari perusahaan utang online yang tak tercatat di Otoritas Layanan Keuangan (OJK) itu. King4d

“Setelah itu yang masih berubah menjadi DPO merupakan saudara atau Mr Dwang penduduk negara China serta Mrs Feng penduduk negara China juga. Tentulah akan kami kejar,” kata Budhi.

Budhi menyampaikan, perusahaan tehnologi finansial (tekfin) ini punyai beberapa ratus ribu nasabah yang terdiri dari dua jalan peminjaman ialah tokotunai serta kascash

“Jumlahnya nasabahnya yang kami hadir ini ada hingga sampai 17.560 orang untuk nasabah kas-nya serta 84.785 untuk nasabah toko tunai,” kata Budhi.

Baca pula: Berikut Metode Utang Online Ilegal di Pluit Gaet Beberapa ratus Ribu Nasabah

Tak tutup peluang jumlahnya sesungguhnya semakin lebih beberapa dari yang sekarang udah diketemukan polisi.

Budhi lalu memaparkannya perusahaan tekfin ilegal ini memakai SMS blasting untuk menggandeng beberapa ratus ribu nasabah.

“Jadi metode pekerjaan mereka merupakan mereka mengantarkan SMS ke sejumlah nomor, SMS lewat cara acak. Dalam SMS itu mereka bikin maupun mengemukakan ajakan atau tawarkan siapa saja yang ingin pinjam uang lewat cara online tanpa ada jaminan,” sebut Budhi.

Dalam SMS itu bakal ada satu link yang apabila di click bakal mengarahkan penduduk ke satu situs daring untuk mengolah peminjaman.

Dalam situs itu, penduduk yang ingin pinjam disuruh untuk isikan beberapa data diri seperti KTP, NPWP, KK serta yang lain. Prediksi HK

Baca pula: Domain Utang Online di Pluit Mengganti-ganti Nama untuk Hindarkan OJK

Seterusnya, bakal nampak satu ketentuan serta ketetapan yang didalamnya begitu bikin rugi calon nasabah, ialah semua data yang berada pada dalam telpon seluler dapat mereka akses.

Ketentuan serta ketetapan itu mesti diketahui oleh nasabah untuk mendapat utang di perusahaan tersrbut.

Budhi mengemukakan jika perusahaan itu tak kenakan bunga buat penduduk yang pinjam uang terhadap mereka.

Namun mereka memangkas dana utang mereka diawalnya dengan faktor administrasi.

“Jadi semisalnya minjem Rp 1.500.000 karenanya kita yang pinjam bakal cuma mendapat Rp 1.200.000,” ujar ia.

Jika telat bayar, sangsi yang dipakai perusahaan tekfin ilegal ini berbentuk denda yang lumayan tinggi, ialah sejumlah Rp 50.000 per harinya.

Terhadap nasabah yang terlambat bayar, penagih utang atau yang desk collector itu bakal meneror mereka.

Baca pula: Perusahaan Utang Online di Pluit Ancam Bunuh Nasabah

Intimidasi yang dikerjakan diantaranya menebar fitnah terkait si peminjam terhadap kerabat-kerabat paling dekat lewat telephone.

Nomor-nomor keluarga dekat itu mereka peroleh dari telpon seluler korban yang semula mempersetujui jika semua data di telpon seluler korban bisa mereka akses.

Tidak hanya itu, desk collector itu pun meneror bakal menggasak keluarga dari si peminjam yang telat bayar hutang.

Budhi lalu memperdengarkan rekaman salah seseorang penagih hutang berinisial DS kala meneror korbannya.

Biar kesibukan mereka tak tercium oleh OJK serta polisi, perusahaan ini kerap ganti beberapa nama domain daring mereka

“Mereka dalam lakukan laganya ini sebab takut tepergok atau barangkali takut dikejar karenanya aplikasi-aplikasi ini setelah itu berbeda-beda atau ditutup setelah itu rubah kulit, rubah nama dengan penerapan lainnya,” kata Budhi

Budhi lalu mengatakan beberapa nama domain yang sudah pernah dipakai perusahaan utang online ilegal itu, yakni:

Domperkartu, Pinjamberes, Kurupiah, Uangberes, Liontech, Gagakhijau, Tetapsiap, Dompetbahagia, Kascash serta Tunaishop.

Perusahaan utang online ilegal itu dikerjakan oleh dua perusahaan yang berdiri pada suatu gedung ialah PT Vega Data serta Barracuda Fintech.

Baca pula: Polisi Menelusur Sumber Modal Utang Online Ilegal di Pluit

“PT BR (Barracuda Fintech) ini yang dipakai untuk membuat atau bikin aplikasi-aplikasi pinjam-meminjam lewat cara online,” kata Budhi.

Sesaat PT Vega Data bertindak jadi faksi yang meminta utang ke beberapa ratus ribu nasabah yang pinjam dana di domain produksi mereka.

Meskipun terdiri dalam dua perusahaan, Budhi memaparkan direksi ke-2 perusahaan itu adalah orang yang sama.

Budhi menyampaikan faksinya akan melacak dari tempat mana sumber modal serta beberapa ratus ribu data nomor telpon seluler yang dikirim SMS blasting oleh perusahaan itu.

Kunci pencarian itu ada di tangan dua orang WNA asal China yang masih buron ialah Mr Dwang serta Ms Feng yang disebut direksi dari perusahaan itu.

“Menurut karyawan yang jadikan terduga mereka mendapat nomor ini dari direksinya kelak tentulah selesai dua direksi lain tertangkap semakin lebih kami dalami dari tempat mana mereka mendapat data-data itu,” kata Budhi.

Polisi menyangkakan masalah berlapis pada beberapa terduga itu ialah Undang-Undang ITE, setelah itu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Pembeli dengan bahaya hukumannya semasing lima tahun penjara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *